Tag: bappeda

KPK dan Poliwangi sepakat Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Posted on by HUMAS POLIWANGI

Banyuwangi, 18 September 2024 – Masagung Dewanto, SATGAS Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Republik Indonesia, dan Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono Selaku Kepala BAPPEDA dan perwakilan Pemkab Banyuwangi hadiri acara yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Banyuwangi di Aula Hotel Ketapang Indah. Kegiatan ini juga dihadiri secara daring oleh Fajar Subkhan, S.T., M.T., selaku Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Direktorat Jenderal Vokasi KEMDIKBUD serta Bayu Suwardi selaku Auditor Madya Inspektorat Jenderal KEMDIKBUD.

Masagung Dewanto menyampaikan Materi Pendidikan Anti Korupsi

Disampaikan oleh Ketua Panitia, Masetya Mukti, S.ST., M.M., Kegiatan ini merupakan Seminar Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi mengusung tema “Gambaran dan Paradigma Audit serta Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) di Perguruan Tinggi”. Kegiatan dibuka dengan paparan Fajar Subkhan, S.T., M.T., tentang Paradigma SPI terhadap Efektivitas dan Efisiensi Proses Bisnis Perguruan Tinggi. Dilanjutkan oleh Bayu Suwardi yang menambahkan paparan tentang Urgensi Kompetensi Auditor pada SPI Perguruan Tinggi. 

Didampingi oleh moderator Ir. Wahyu Naris Wari, S.T., M.T., perwakilan KPK bidang Direktorat Jejaring Pendidikan, Masagung Dewanto memaparkan materi terkait Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia yang dihadiri oleh 23 Perwakilan anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi se-Indonesia, Pimpinan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium Jurusan, Ketua Unit, dan perwakilan Dosen Politeknik Negeri Banyuwangi antusias dalam paparan materi anti korupsi. Beliau menyampaikan tentang bagaimana menyikapi tipisnya benang Gratifikasi dan Korupsi yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya antara mahasiswa dan dosen. Hal ini menjadi menarik, pada saat sesi diskusi audiens membahas kegiatan penyediaan konsumsi di ruang sidang mahasiswa. Dalam tanggapan Masagung hal tersebut jika disediakan oleh peserta sidang akan bernilai Gratifikasi karena akan menimbulkan tendensi untuk memberikan penilain yang baik kepada Mahasiswa.

Tidak hanya materi lingkup korupsi dan Audit di Perguruan Tinggi, Bapak Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menutup Seminar pendidikan tentang Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang untuk mejalin hubungan baik dengan Perguruan Tinggi, dimana keilmuan ini harusnya diterapkan dimulai dari daerah terlebih dahulu.

KONSORSIUM PTV JATIM SERAHKAN POLICY PAPER KE BAPPEDA

Posted on by HUMAS POLIWANGI

Surabaya, 18 Juli 2024 – Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Provinsi Jawa Timur hari ini (18/07) menyerahkan dokumen Policy Paper kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, pada gelaran Finalisasi Workforce Planning, Innovation Planning dan Model Ekosistem Kemitraan di Hotel Bumi Surabaya.

Dokumen yang memuat hasil kajian dari berbagai aspek ini, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan vokasi melalui analisis penggerak perubahan atau drivers of change, yang mencakup aspek sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan budaya.

“Scenario planning yang dihasilkan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pada sektor pendidikan vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dalam bidang otomatisasi dan AI misalnya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong inovasi berbasis potensi daerah,”terang Prof. Ir. Amang Sudarsono, ST, Ph.D. IPU didampingi tim peneliti dari 14 PTV yang turut hadir.

Menurut Amang, pada model dynamic system workforce planning Jawa Timur diketahui jika perbandingan pemetaan tenaga kerja vokasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha menyatakan bahwa PDRB lapangan usaha transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya mempunyai nilai kecil, meskipun lulusan di bidang lapangan usaha tersebut sangat besar.

Sementara itu, pada model dynamic system innovation planning Jawa Timur, diketahui tingkat teknologi  dengan mempertimbangkan inovasi menunjukkan peningkatan dibandingkan tanpa mempertimbangkan inovasi. Hal ini berakibat penurunan tenaga kerja akibat keterlibatan teknologi, meski di satu sisi peningkatan inovasi dapat meningkatkan PDRB Jawa Timur.

Amang melanjutkan jika kondisi umum wilayah Jawa Timur menunjukkan fokus kuat pada peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, dan pengembangan pariwisata.

“Jawa Timur berada dalam fase transformasi yang kompleks akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Tiga fokus utamanya yaitu peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, dan pariwisata. Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada penciptaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk penyesuaian kurikulum pendidikan dan pengembangan soft skill serta hard skill,”kata beliau.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pengesahan sekaligus penyerahan dokumen Policy Paper Program Penguatan Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jawa Timur, yang diserahkan langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kukuh Tri Sandi, S.Pi, MT, M.Sc., Kepala bidang PPM Bappeda.

Tak hanya itu, dilaksanakan pula diseminasi Policy Paper sekaligus diskusi hasil kajian kepada seluruh undangan yang hadir, baik dari unsur perwakilan OPD/ pemerintahan, Dunia Usaha Dunia Industri, KADIN, Media dan SMK.

Amang menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Bappeda, Dinas dan unsur pemerintahan di bawahnya, Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri, Media, SMK serta dukungan pembiayaan dari LPDP dan Mitras DUDI Kemendikbud, yang memungkinkan riset ini terlaksana.

“Mewakili 14 PTV di Jawa Timur, saya berharap apa yang telah dihasikan oleh rekan-rekan tim peneliti Konsorsium PTV Jawa Timur ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan guna menyusun kebijakan bagi pemimpin daerah di Jawa Timur, ke depannya,”harapnya. (Andri Suryandari – Humas PENS)