BANYUWANGI – Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) berhasil meraih capaian membanggakan dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026-2029 dengan nilai 30,00, menjadikan Poliwangi sebagai satuan kerja dengan capaian tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Capaian ini tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Nomor 2344/DST/A5/LK.00.00/2026 tanggal 8 September 2026 perihal Monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) September 2026.
ITKP merupakan salah satu indikator capaian implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026. Penilaian ITKP mencakup empat indikator utama, yaitu Pemanfaatan Sistem Pengadaan (bobot 30), Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (bobot 30), Tingkat Kematangan UKPBJ (bobot 30), dan Integritas PBJ (bobot 10), dengan total nilai maksimal 100. Poliwangi berhasil memperoleh nilai sempurna pada komponen Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan skor 30,00, melampaui satuan kerja lainnya di lingkungan Kemendiktisaintek.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi Tim Pengadaan Poliwangi dalam memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Pengadaan Poliwangi atas komitmen dan profesionalisme yang telah ditunjukkan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Poliwangi.
Poliwangi juga telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan secara aktif memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui aplikasi SiRUP, SPSE, maupun e-Purchasing sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Poliwangi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang digital, efektif, lincah, dan kolaboratif sesuai dengan prioritas nasional Reformasi Birokrasi.
Poliwangi berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini sebagai wujud nyata dedikasi institusi dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus mendukung agenda Reformasi Birokrasi nasional.